Jurnal Strategi dan Kampanye Militer (JSKM) adalah media ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian konseptual, analisis kebijakan, serta tinjauan kritis mengenai strategi dan kampanye militer dalam berbagai perspektif, baik nasional, regional, maupun global. Jurnal ini diterbitkan secara berkala untuk menjadi ruang akademik bagi para dosen, peneliti, praktisi militer, dan pemangku kepentingan pertahanan guna mengembangkan gagasan strategis dalam bidang ilmu militer. Scope and Objectives JSKM berfokus pada publikasi artikel yang mencakup, namun tidak terbatas pada: Strategi militer dan doktrin pertahanan. Kampanye militer dalam perspektif sejarah, kontemporer, dan futuristik. Operasi gabungan, operasi informasi, dan peperangan asimetris. Pertahanan negara, keamanan nasional, dan geopolitik global. Peran teknologi, inovasi, dan transformasi digital dalam strategi militer. Studi komparatif strategi kampanye militer antar negara. Keterkaitan militer dengan diplomasi, ekonomi pertahanan, dan kebijakan publik. Analisis studi kasus kampanye militer modern dan tradisional. Purpose Tujuan penerbitan jurnal ini adalah: Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang strategi dan kampanye militer. Menjadi referensi akademik bagi komunitas ilmiah, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Menyediakan forum publikasi ilmiah yang kredibel, terbuka, dan berintegritas akademik tinggi. Mendukung terciptanya kontribusi nyata ilmu militer dalam membangun ketahanan dan kedaulatan nasional. Publication JSKM diterbitkan secara semesteran(Juni-Desember) dalam format online, menggunakan sistem open access untuk menjamin keterjangkauan dan ketersebaran pengetahuan kepada masyarakat luas.
PENGARUH DISIPLIN DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA PRAJURIT DI KOREM 091/ASN
Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, baik melalui operasi militer konvensional maupun kemanusiaan. Sebagai salah satu unit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Korem 091/ASN memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari Disiplin dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Prajurit di Korem 091/ASN secara parsial dan simultan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode penelitian eksplanatori. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner pada 81 responden. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan Uji T dan Uji F, kemudian uji koefisien determinasi simultan dan parsial menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja prajurit. Pprofesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kinerja prajurit. Secara simultan disiplin dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja prajurit di Korem 091/ASN. Disiplin dan Profesionalisme secara simultan memberikan pengaruh sebesar 82,3% terhadap Kinerja Prajurit, sedangkan sisanya 17,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati
Copyright (c) 2026 Strategi dan Kampanye Militer
INTEGRASI C4ISR DALAM KOORDINASI BANTUAN TEMBAKAN TRI MATRA OPERASI GABUNGAN TNI
Penelitian ini menganalisis efektivitas koordinasi bantuan tembakan terpadu Tri Matra dalam Operasi Gabungan TNI berbasis Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR). Tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi sistem komunikasi, sensor, dan komando lintas matra, serta belum terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan terpadu yang mampu mempercepat siklus Observe–Orient–Decide–Act (OODA Loop). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, analisis dokumen, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas sistem komunikasi dan sensor antar matra masih terbatas, struktur komando C4ISR belum seragam, dan latihan gabungan meskipun efektif dalam meningkatkan koordinasi taktis, belum sepenuhnya didukung oleh pusat pengendali C4ISR yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa percepatan pengambilan keputusan dan efektivitas koordinasi bantuan tembakan dapat dicapai melalui pembentukan Joint Fire Support & C4ISR Center di tingkat Kogabwilhan sebagai simpul komando terpadu. Temuan ini memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan doktrin operasi gabungan TNI dan penguatan interoperabilitas lintas matra dalam menghadapi karakter peperangan modern.
STRATEGI SINERGITAS TNI, POLRI, DAN PEMERINTAH DAERAH PADA TAHAP MITIGASI BENCANA: STUDI KASUS ERUPSI GUNUNG RUANG UNTUK PENGUATAN KETANGGUHAN WILAYAH
Sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pemerintah Daerah (Pemda) pada tahap mitigasi bencana sebagai fondasi ketangguhan wilayah, merupakan elemen penting pada mitigasi bencana di sebuah wilayah. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, yang terjadi pada tahun 2024 menjadi sebuah studi kasus penting pelaksanaan sinergitas ini. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif diselenggarakan penelitian terkait hal ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga telah terjalin dan diupayakan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya tumpang tindih kewenangan yang belum terselesaikan, perencanaan mitigasi yang cenderung bersifat sektoral tanpa integrasi menyeluruh, minimnya pelaksanaan latihan gabungan yang terstruktur dan periodik, serta keterbatasan infrastruktur dan jangkauan sistem peringatan dini. Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang dirumuskan mencakup beberapa rekomendasi kunci seperti; Pembentukan sistem komando terpadu yang adaptif berdasarkan prinsip Incident Command System (ICS); Peningkatan frekuensi dan kualitas latihan terpadu dan simulasi gabungan secara periodik; Penguatan infrastruktur mitigasi yang multi-modal dan adaptif terhadap risiko spesifik wilayah. Keempat, implementasi prinsip collaborative governance untuk Disaster Risk Reduction (DRR) yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang lebih terstruktur dan responsif, sehingga Indonesia dapat menghadapi ancaman bencana secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Strategi Pembinaan Teritorial Tentara Indonesia Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan pangan merupakan upaya pertahanan Negara yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan berkembangnya ancaman yang mengancam kedaulatan dan ketergantungan Negara dengan Negara lain. Mengatasi dinamika ancaman nonmiliter TNI ditempatkan memiliki peran dalam mendukung program sejalan dengan pelaksanaan pembinaan territorial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program ketahanan pangan, menganalisis strategi TNI melalui pembinaan territorial dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan hambatan dari strategi militer melalui pembinaan territorial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ketahanan pangan terlaksana berdasarkan Visi Pemerintah Indonesia yang melibatkan TNI dalam mewujudkan program bersama dengan Kementerian Pertanian. Strategi yang digunakan melalui pembinaan teritorial menggabungkan kekuatan antar matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dengan perencanaan pembangunan kompi produksi. Analisis strategi binter TNI dilakukan dengan Ends-Ways-Means yang menunjukkan kesesuaian antara tujuan, metode, dan sumber daya yang dimiliki TNI. Hambatan yang ditemukan terdiri dari faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan binter. Penelitian ini diperlukan peninjauan ulang pada sistem sinergitas antar lembaga dan juga tiap matra TNI agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berhasil dan berkelanjutan.
PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM MEMENUHI KETERSEDIAAN ALUTSISTA TNI
Perkembangan lingkungan strategis global yang dinamis telah membawa dampak signifikan terhadap pertahanan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah konflik antar negara seperti perang antara Rusia dan Ukraina, yang memicu ketidakstabilan dalam hubungan internasional dan keamanan global. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan di kawasan Eropa, tetapi juga di Asia, termasuk Indonesia yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Situasi ini menimbulkan tantangan baru bagi negara-negara berkembang, khususnya dalam hal memperkuat kemandirian pertahanan nasional guna menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan industri pertahanan nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, guna mencapai kemandirian pertahanan yang tangguh dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan, serta kendala yang dihadapi, seperti ketergantungan pada impor alutsista dan terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pertahanan nasional belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan alutsista TNI, dengan ketergantungan yang masih signifikan terhadap produk dari luar negeri. Riset dan pengembangan, serta sinergi antara berbagai kementerian, TNI, dan industri pertahanan, belum mencapai potensi maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan guna memperkuat industri pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas produksi, inovasi teknologi, serta kerjasama lintas sektor yang lebih erat, sehingga kemandirian alutsista dapat tercapai secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan visi pertahanan nasional.
KEPEMIMPINAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN TNI GUNA MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI YANG TANGGUH TERHADAP KEBIJAKAN EFISIENSI PEMERINTAH
Kompleksitas lingkungan strategis global dan kebijakan efisiensi anggaran nasional menekan kesiapan operasional TNI, dari pemeliharaan–modernisasi alutsista hingga kapasitas pelatihan. Kondisi ini menuntut kepemimpinan strategis dan budaya organisasi yang tangguh agar fungsi pertahanan tetap optimal. Tujuan: menganalisis penerapan kepemimpinan strategis di lingkungan TNI dalam menghadapi efisiensi pemerintah, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pembentukan budaya organisasi yang tangguh, dan merumuskan strategi untuk memaksimalkan pengoperasian alutsista berteknologi terkini. Metode penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara terarah dengan pejabat Kemhan, Mabes TNI, dan tiga matra; studi pustaka; serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian adalah kepemimpinan strategis memungkinkan penetapan prioritas, optimalisasi sumber daya melalui digitalisasi rapat/pelatihan berbasis simulasi, serta kesinambungan program pengadaan berkontrak multi-tahun. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan adaptif, pelatihan berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi antarmatra; sedangkan hambatan utama adalah pemangkasan anggaran, resistensi terhadap perubahan, birokrasi kaku, dan komunikasi internal yang belum efektif. Strategi kunci: perencanaan berbasis data dan risiko, pemeliharaan berbasis kondisi, integrasi sensor–komando-kendali, kerja sama antarmatra dan mitra industri/Internasional, serta perlindungan moral–kesejahteraan prajurit. Kesimpulan penelitian: kepemimpinan strategis yang ditopang budaya organisasi tangguh terbukti krusial untuk menjaga kesiapan dan daya tangkal TNI di tengah efisiensi fiskal. Implementasi terpadu—menggabungkan prioritas anggaran, adopsi teknologi, penguatan SDM, dan kemitraan—memungkinkan TNI mempertahankan efektivitas operasional sekaligus akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga tujuan pertahanan dan kedaulatan negara tetap tercapai secara berkelanjutan. Studi ini juga menawarkan rekomendasi praktis bagi Kemhan, Mabes TNI, dan satuan matra untuk penyusunan kebijakan, tata kelola, serta pengawasan kinerja yang efektif.
STRATEGI DIPLOMASI TENTARA NASIONAL INDONESIADALAM MENGHADAPI DAMPAK KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN UNTUK MENJAGA STABILITAS NASIONAL
Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu tantangan utama dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap stabilitas nasional Indonesia. Keberadaan klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta maraknya pelanggaran wilayah di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menuntut respons strategis yang terintegrasi, termasuk melalui jalur diplomasi pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi dinamika konflik di Laut Cina Selatan serta kontribusinya terhadap stabilitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 8 (delapan) narasumber kunci dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan lembaga akademik, serta analisis dokumen resmi dan observasi kegiatan diplomasi TNI. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi TNI berperan penting dalam menjaga kepentingan nasional melalui kerja sama militer bilateral dan multilateral, partisipasi aktif dalam forum regional seperti ADMM dan WPNS, serta penguatan citra Indonesia sebagai middle power yang mendukung tatanan berbasis aturan (rules-based order). Diplomasi TNI juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, mencegah eskalasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi konflik di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi TNI merupakan elemen krusial dalam strategi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan berkontribusi langsung terhadap terciptanya stabilitas nasional. Ke depan, efektivitas diplomasi TNI perlu diperkuat melalui sinergi antarinstansi, modernisasi kemampuan personel, serta pemanfaatan forum kerja sama yang lebih responsif seperti format trilateral dan minilateral.
Antariksa sebagai Domain Pertahanan Baru dalam Perspektif Urgensi Pembentukan Komando Operasi Antariksa TNI
Indonesia menghadapi tantangan strategis dalam melindungi kepentingannya di domain antariksa. Meskipun memiliki tujuh satelit aktif, Indonesia tidak memiliki aset antariksa untuk pertahanan dan masih bergantung pada satelit serta teknologi dari negara luar. Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan Komando Operasi Antariksa TNI melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Indonesia di khatulistiwa memberikan keuntungan strategis yang unik untuk efisiensi peluncuran satelit 30-40 persen lebih tinggi dan akses eksklusif ke orbit geostasioner, namun keuntungan ini tidak dapat dimaksimalkan tanpa pengembangan Space Domain Awareness. Selain itu ditemukan bahwa Indonesia berada pada Level 2 awal dalam tingkatan kemampuan antariksa, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini ditunjang oleh kerangka regulasi Indonesia yang masih memiliki celah kritis yang mengancam domain antariksa. Penelitian merekomendasikan pembentukan Komando Operasi Antariksa sebagai Komando Utama TNI dengan struktur organisasi terintegrasi di dalam TNI dengan strategi pengembangan bertahap selama tiga periode rencana strategis didukung dengan harmonisasi hukum nasional tentang keantariksaan dan pertahanan.
TRANSFORMASI PARADIGMA ETIKA DALAM ILMU PERTAHANAN : MENGINTEGRASIKAN PRINSIP UNIVERSAL DENGAN KONTEKS OPERASIONAL
This study examines the transformation of ethical and moral paradigms in defense studies as a response to the growing complexity of contemporary military operational environments. Advances in defense technology, particularly artificial intelligence and autonomous weapon systems, have expanded the spectrum of ethical dilemmas that cannot be fully addressed by universal and static normative ethical frameworks. Through a systematic review of defense ethics literature, moral philosophy, and recent empirical findings, this research highlights the limitations of dichotomous ethical approaches that rigidly separate normative certainty from operational realities. The analysis demonstrates that universal ethical principles such as humanity, proportionality, distinction between combatants and non-combatants, accountability, and restraint in the use of force remain essential moral foundations. However, these principles require contextual reinterpretation to remain relevant and operationally applicable within modern military settings characterized by ambiguity, accelerated decision-making, and the involvement of autonomous systems. To address these challenges, this study proposes a hybrid ethical model that synthesizes the robustness of universal norms with adaptive moral judgment grounded in operational context. The ethical implications of these findings underscore the necessity of systematically integrating ethics into defense education, military doctrine, rules of engagement, and the design of defense technologies based on ethical-by-design principles. By positioning ethics not merely as a normative constraint but as a constitutive element of operational planning and execution, defense institutions can strengthen moral legitimacy, ethical accountability, and the sustainability of defense practices within the global security order.
ANALISIS PERAN DPR RI DALAM PEMBENTUKAN REGULASI KEAMANAN SIBER UNTUK KETAHANAN NASIONAL
Ruang siber menjadi tempat strategis dimana dapat mempengaruhi stabilitas politik, sosial, ekonomi dan pertahanan negara. Banyak ancaman yang bentuknya berubah akibat pesatnya perkembangan teknologi, hal ini menuntut negara untuk membangun regulasi baru yang legal, akuntabel, dan demokratis untuk menghadapi perubahan bentuk ancaman tersebut. Lembaga legislatif memiliki posisi pusat dalam memastikan kebijakan keamanan siber dibentuk secara sah, inklusif dan berorientasi pada ketahanan nasional. Hasil penelitian ini menunjukan tiga aspek strategis peran DPR RI dalam pembentukan kerangka hukum keamanan siber, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan lembaga eksekutif, dan harmonisasi kebijakan representasi publik dan kolaborasi multi-stakeholder. Peran legislatif yang kuat, adaptif dengan pengawasan yang efektif, akan menghasilkan kebijakan keamanan siber yang dapat mencegah resiko dan ancaman yang dapat melemahkan ketahanan nasional.
Copyright (c) 2025 Strategi dan Kampanye Militer
IMPLEMENTASI INTEGRATED ENGINE DISPLAY SYSTEM (IEDS)DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN OPERASIONALPESAWAT CN-295M SKADRON UDARA 2
Pesawat CN-295M TNI Angkatan Udara merupakan salah satu alat utama sistem senjata (alutsista) strategis yang memiliki kemampuan unggul dalam menjangkau wilayah terpencil serta mendukung berbagai misi operasi militer dan misi kemanusiaan. Perkembangan kemajuan teknologi pada pesawat ini telah dilengkapi dengan sistem digital Integrated Engine Display System (IEDS) yang berperan penting dalam pemantauan dan analisis kondisi mesin pesawat secara real-time. Implementasi IEDS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan dan kesiapan operasional pesawat. Namun demikian masih terdapat kendala pada suku cadang yang bersifat on condition, seperti IEDS dan komponen penting lainnya. Kondisi ini belum dapat diprediksi usia pakainya secara akurat. Hal ini sering menyebabkan keterlambatan perawatan dan terjadinya kanibalisasi suku cadang dengan pesawat Serviceable lainnya, yang pada akhirnya menurunkan kesiapan operasional pesawat CN-295M. Naskah ini menyoroti pentingnya optimalisasi sistem IEDS sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan pemeliharaan pesawat CN-295M dalam lingkungan operasional TNI AU.
Kanibalisasi, On Condition, Operasional, Efisiensi, Implementasi
STRATEGI PEMELIHARAAN ENGINE PT6A-68C GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN PESAWAT EMB 314 SUPER TUCANO
Engine PT6A-68C sebagai sumber tenaga pesawat EMB-314 Super Tucano memiliki peranan strategis dalam menjamin kesiapan operasi satuan pengguna di lingkungan TNI Angkatan Udara. Keberhasilan pelaksanaan tugas udara sangat bergantung pada efektivitas pemeliharaan engine yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sesuai standar teknis. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai kesiapan pemeliharaan engine PT6A-68C, mengidentifikasi tantangan umum yang dihadapi satuan pemeliharaan, serta merumuskan strategi peningkatan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan operasional tanpa mengungkapkan informasi sensitif. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi non-teknis, serta telaah literatur dan dokumen terbuka pada unit terkait di lingkungan TNI AU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai pedoman teknis, namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pemantauan kondisi, dan penguatan sistem manajemen pemeliharaan diperlukan untuk menjawab dinamika perkembangan teknologi aviasi. Tantangan pemeliharaan bersifat umum, seperti kebutuhan kompetensi teknisi yang terus berkembang dan pentingnya sistem perencanaan pemeliharaan yang adaptif. Penelitian ini menawarkan strategi penguatan pemeliharaan yang berfokus pada peningkatan kompetensi teknisi, optimalisasi proses perencanaan, serta pemanfaatan konsep pemeliharaan berbasis keandalan guna mendukung kesiapan pesawat secara berkelanjutan
Engine PT6A-68C, Pemeliharaan, Super Tucano, Kesiapan, Pesawat, TNI AU.
Etika Pertahanan Elit dan Dilema Disinformasi sebagai Instrumen Deterrence dalam Perang Hibrida Indonesia 2020–2025
Penelitian ini menganalisis konflik normatif dan strategis yang muncul ketika disinformasi digunakan sebagai instrumen deterrence (daya tangkal) dalam konteks Perang Hibrida Indonesia antara tahun 2020 dan 2025. Perang Hibrida di Indonesia melibatkan spektrum instrumen yang luas, termasuk manipulasi informasi, yang digunakan oleh aktor-aktor elit, baik untuk tujuan strategis eksternal maupun kontrol domestik. Dengan menggunakan kerangka etika konsekuensialis dan deontologis, didukung oleh konsep Meaningful Human Control (MHC), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan disinformasi oleh elit menciptakan paradoks strategis: meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek untuk deception atau signaling, praktik ini secara fundamental merusak akuntabilitas elit dan mengikis kepercayaan publik, yang merupakan pilar krusial dari Ketahanan Nasional. Analisis menunjukkan bahwa represi digital dan lawfare oleh elit politik telah mengubah alat pertahanan hibrida menjadi ancaman internal terhadap integritas demokrasi. Disarankan agar Indonesia menggeser paradigma deterrence dari manipulasi informasi (disinformasi) menuju penguatan ketahanan publik (resilience) melalui literasi digital dan penegakan kerangka akuntabilitas etis yang adaptif terhadap operasi informasi yang terotomatisasi.
Penelitian ini mengkaji strategi pemeliharaan Engine PT6A-68C untuk meningkatkan kesiapan pesawat EMB-314 Super Tucano sebagai alutsista taktis TNI Angkatan Udara. Keterbatasan kemampuan teknisi, ketiadaan fasilitas Engine Test Cell, kurangnya special tools, serta dokumen pemeliharaan yang tidak mutakhir masih menjadi hambatan utama dalam menjaga readiness pesawat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan teknisi, inspektor, dan perwira teknik di Sathar 31, Skatek 022, dan Skadron Udara 21, ditambah studi dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemeliharaan saat ini hanya optimal pada tingkat ringan hingga sedang (PI-100 dan PI-300), sementara pemeliharaan berat seperti Hot Section Inspection (HSI) dan overhaul belum dapat dilakukan secara mandiri. Tantangan utama mencakup keterbatasan suku cadang (Aircraft Waiting Parts), kurangnya publikasi teknis terbaru, dan ketergantungan pada fasilitas luar negeri untuk uji performa mesin. Strategi peningkatan diarahkan pada tiga aspek: (1) peningkatan kompetensi teknisi melalui On-the-Job Training, pelatihan spesifik varian PT6A-68C, dan transfer of technology; (2) pengadaan Engine Test Cell, special tools, serta pembaruan Technical Order; dan (3) penerapan sistem manajemen pemeliharaan berbasis data (Maintenance Information System dan Reliability Centered Maintenance). Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemeliharaan engine PT6A-68C merupakan faktor strategis untuk mencapai kemandirian pemeliharaan alutsista udara dan meningkatkan kesiapan tempur TNI AU dalam mendukung pertahanan negara.
Engine PT6A-68C, Pemeliharaan, Super Tucano, Kesiapan, Pesawat, TNI AU
Desain Operasi Non-Kinetik Terpadu untuk Stabilitas Keamanan IKN Nusantara
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menandai transformasi geopolitik yang signifikan dengan implikasi strategis terhadap keamanan nasional Indonesia. Peralihan pusat pemerintahan ini membuka kerentanan baru terhadap berbagai bentuk ancaman asimetris, termasuk jaringan radikalisasi, propaganda siber, konflik berbasis identitas, kejahatan lintas batas, serta penetrasi intelijen oleh aktor transnasional. Artikel ini menganalisis desain kampanye militer non-kinetik dan strategi keamanan terpadu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut. Pendekatan penelitian studi kasus kualitatif digunakan dengan dukungan analisis kebijakan serta triangulasi data dari pemangku kepentingan militer, penegak hukum, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan ancaman asimetris yang efektif memerlukan integrasi jaringan informasi, fusi intelijen yang terkoordinasi, harmonisasi kerangka hukum, pencegahan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta operasi keamanan kognitif yang bersifat proaktif. Temuan penelitian juga mengungkap adanya tantangan yang persisten, antara lain fragmentasi kewenangan, tumpang tindih doktrin, kekosongan regulasi, khususnya belum hadirnya Undang-Undang Keamanan NKRI yang dirancang bersifat bertingkat dan adaptif, yaitu mengintegrasi semua keamanan yang mencakup keamanan dalam negeri/internal security, keamanan negara/state security, dan keamanan nasional/national security, serta ketidaksiapan sistem informasi dan siber secara merata. Studi ini memberikan kontribusi berupa model konseptual postur pertahanan non-kinetik terpadu yang berpusat pada pencegahan berbasis pengaruh, ketahanan sosial, dan sinergi kelembagaan. Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya penyusunan protokol komando bersama yang terstruktur, doktrin bersama kontra-radikalisasi, penguatan kapabilitas pengaruh digital, serta pembangunan ekosistem keamanan berbasis seluruh unsur bangsa (whole-of-society security) untuk menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan ibu kota baru
STRATEGI PENINGKATAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD) KEMENTERIAN PERTAHANAN MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA
Komponen Cadangan (Komcad) merupakan elemen strategis dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembentukan Komcad ditujukan untuk memperkuat postur pertahanan negara secara kolektif dan adaptif, terutama dalam merespons ancaman yang bersifat non-konvensional dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan strategis Kementerian Pertahanan dalam merumuskan, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan pembentukan Komcad. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini bertumpu pada teori manajemen strategis dan doktrin pertahanan semesta. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah memiliki landasan hukum dan arah strategi yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesiapan kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan Komcad di masa mendatang memerlukan sinergi antarlembaga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan literasi bela negara secara berkelanjutan.
The Strategic Role of the Indonesian National Armed Forces Cyber Unit in Countering Cyber Threats to Achieve National Security
The rapid evolution of digital technology has reshaped the global security landscape, transforming cyberspace into a new domain of strategic competition among state and non-state actors. Cyber threats today are no longer limited to espionage or data breaches; they have become instruments of geopolitical power capable of undermining sovereignty, public trust, and national resilience. For Indonesia, the exponential growth of cyber incidents—recorded at more than 330 million anomalies in 2024 by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN)—underscores an urgent need for an integrated national cyber-defense architecture. Within this context, the Indonesian National Armed Forces (TNI) Cyber Unit (Satuan Siber TNI) plays a pivotal role as the military arm responsible for ensuring the nation’s digital sovereignty and resilience. This conceptual paper explores the strategic significance of the TNI Cyber Unit in countering cyber threats and achieving national security. Drawing on national-security theory, strategic cyberwar, and digital-transformation models, the paper argues that institutional consolidation, professional human capital, and technological independence are three essential pillars of Indonesia’s cyber-defense strategy. Strengthening these pillars through coordinated policy and inter-agency integration will enhance Indonesia’s capacity to deter, detect, and respond to cyber aggression effectively.
Konsepsi Pembentukan Satuan Kerja Pusat Pengadaan Tni Angkatan Udara dalam Menghadapi TantanganPada Era Society 5.0
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai utama dalam pembinaan kekuatan matra udara yang mengandalkan Alutsista dan dukungan logistik untuk menjaga kedaulatan yuridiksi wilayah udara nasional. Dukungan logistik tidak dapat dipisahkan dari proses pengadaan barang/jasa, dengan diawali proses perencanaan kebutuhan, penyediaan anggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga distribusi ke satuan pengguna. Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU, khususnya pada Satker Mabesau yang dibiayai APBN melalui DIPA Satker Mabesau diselenggarakan oleh Dinas Pengadaan TNI AU. Saat ini, pengadaan barang/jasa di TNI AU belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor seperti rangkap jabatan, konsentrasi pejabat pelaksana UKPBJ dan PPK dalam satu hierarki dan kurangnya sentralisasi perencanaan kebutuhan serta penganggaran menimbulkan potensi intervensi dan konflik. Hal tersebut menghambat tercapainya proses pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, terbuka, bersaing, efektif, dan akuntabel. Tuntutan pada Era Society 5.0 saat ini, menuntut integrasi teknologi dan humanisme untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pembentukan Satker Pusat Pengadaan TNI AU (Pusadaau) diharapkan menjadi solusi fundamental dengan menyatukan perencanaan dan penganggaran, sehingga menciptakan sistem pengadaan barang/jasa yang modern dan sesuai regulasi dan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa Satker Mabesau serta menjawab tantangan perkembangan zaman.
Kolaborasi Penerapan Quadruple Helix TNI Angkatan Udara dan Dirgantara Indonesia Dalam Penguatan Industri Pertahanan Nasional (Studi Kasus Pengadaan Pesawat NC-212 di PTDI)
Industri pertahanan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mandiri dan adaptif terhadap kebutuhan pertahanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam konteks penerapan model Quadruple Helix, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat industri pertahanan nasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pengadaan pesawat NC-212, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme sinergi, hambatan, dan efektivitas transfer teknologi antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi TNI AU–PTDI belum sepenuhnya terstruktur secara sistemik; keterbatasan koordinasi, komunikasi, serta ketidakterpaduan kebijakan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian teknologi pertahanan. Namun, penerapan konsep Quadruple Helix terbukti dapat memperkuat inovasi, efektivitas transfer teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pertahanan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan koordinasi lintas aktor, optimalisasi riset kolaboratif, dan pembentukan mekanisme kebijakan terpadu sebagai langkah strategis menuju kemandirian industri pertahanan Indonesia.
Quadruple Helix, kolaborasi strategis, industri pertahanan nasional, TNI AU, PT. Dirgantara Indonesia, NC-212
Pengembangan Strategis Sistem Informasi Personel Tentara Nasional Indonesia Berbasis Teknologi Informasi untuk Mendukung Kampanye Militer
Transformasi karakter peperangan pada abad ke-21 telah bergeser ke arah domain asimetris, hibrida, dan siber, di mana teknologi informasi (TI) memainkan peran yang menentukan dalam menegakkan superioritas militer. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model strategis pengembangan sistem informasi personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbasis integrasi TI guna mendukung keberhasilan kampanye militer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-evaluatif yang dipadukan dengan analisis SWOT dan Fishbone, penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama, yaitu keterbatasan infrastruktur dan integrasi antarmatra, rendahnya kompetensi digital personel, serta belum adanya standar baku dalam pengelolaan personel berbasis TI. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi personel TNI saat ini baru mencapai tingkat integrasi digital sebesar 65%, sehingga masih terdapat berbagai ketidakefisienan operasional dalam penempatan pasukan dan sinkronisasi data selama operasi gabungan. Penelitian ini merekomendasikan strategi komprehensif yang meliputi penerapan Artificial Intelligence (AI), analitik Big Data, dan cloud computing, yang disertai dengan pelatihan intensif bagi personel serta standarisasi keamanan data berdasarkan ISO/IEC 27001. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas, memperkuat ketahanan siber, serta mengoptimalkan efektivitas Command and Control (C2). Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap modernisasi manajemen sumber daya manusia pertahanan Indonesia dan memberikan kerangka kebijakan bagi penguatan kesiapsiagaan militer di era digital.
MANAGEMENT STRATEGY TNI HUMAN RESOURCES IN​ FACE CHALLENGES OF THE REVOLUTIONARY ERA INDUSTRY 4.0
Era Revolusi Industri 4.0 telah menghadirkan tantangan baru bagi organisasi militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), otomatisasi, dan penggunaan drone menuntut pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan cepat di lingkungan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen sumber daya manusia TNI dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TNI telah berupaya mengadopsi teknologi canggih, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan, khususnya dalam pelatihan personel dan manajemen perubahan organisasi. Kolaborasi dengan sektor industri dan lembaga akademik juga menjadi faktor penting dalam memastikan kesiapan operasional TNI di era digital ini.
Chandra Ariyadi Prakosa Chandra Ariyadi Prakosa
Analisis Perang Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pembangunan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perang kontemporer telah mengalami transformasi mendalam yang mengubah paradigma keamanan dan pertahanan negara di seluruh dunia. Konflik tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk konvensional antarnegara, tetapi melibatkan aktor non-negara, teknologi disruptif, serta domain baru seperti siber dan ruang angkasa. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dihadapkan pada tantangan strategis untuk menyesuaikan postur, doktrin, dan kapabilitas militernya agar tetap relevan dengan karakteristik ancaman modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perubahan karakter perang kontemporer serta implikasinya terhadap arah pembangunan kekuatan TNI. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur terhadap kebijakan pertahanan nasional, doktrin militer, serta laporan strategis lembaga pertahanan dan keamanan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi perang ke arah multidomain—yang mencakup perang hibrida, siber, dan informasi—menuntut pembaruan menyeluruh dalam modernisasi alutsista, peningkatan interoperabilitas antar matra, serta reformasi doktrin dan pendidikan militer. Pembangunan kekuatan TNI harus diarahkan pada integrasi teknologi tinggi, penguatan kapasitas digital, dan sinergi lintas sektor dalam kerangka pendekatan whole-of-government. Dengan demikian, TNI dituntut menjadi kekuatan pertahanan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks di abad ke-21.