Seragam dan Pembentukan Identitas Militer Nasional: Badan Keamanan Rakyat dalam Revolusi Indonesia, 1945–1946

Abstract

Artikel ini menganalisis seragam Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada fase awal Revolusi Indonesia 1945–1946 sebagai artefak budaya material, teknologi sosial, dan medium pembentukan identitas militer nasional. Berangkat dari persoalan bahwa historiografi pembentukan angkatan bersenjata Indonesia lebih sering menekankan organisasi, kepemimpinan, pertempuran, dan hubungan sipil–militer, penelitian ini memindahkan perhatian pada pakaian, atribut, lencana, ikat lengan, penutup kepala, warna, serta praktik penggunaan kembali seragam Jepang dan KNIL. Penelitian menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dipadukan dengan analisis budaya material dan pembacaan visual. Sumber primer berupa arsip, keputusan pemerintah, foto sezaman, dan dokumentasi organisasi militer awal dibaca secara silang dengan literatur nasional dan internasional mengenai Revolusi Indonesia, pembentukan TNI, budaya material, seragam, simbol visual, dan identitas militer. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, heterogenitas seragam BKR bukan semata indikator kelemahan logistik, melainkan jejak material dari proses integrasi personel PETA, Heiho, KNIL, pemuda, dan laskar ke dalam otoritas Republik. Kedua, penghapusan insignia kolonial dan Jepang serta penambahan Merah Putih menghasilkan proses dekolonisasi visual: benda lama diberi makna politik baru. Ketiga, seragam bekerja sebagai mekanisme legitimasi, disiplin, pengenalan kawan–lawan, dan pembentukan solidaritas, meskipun standardisasi nasional belum tercapai. Dengan demikian, identitas militer Indonesia tidak lahir setelah uniformitas tercipta; sebaliknya, uniformitas berkembang melalui negosiasi material dan simbolik di tengah revolusi. Artikel ini menawarkan kontribusi pada historiografi militer Indonesia dengan menempatkan seragam sebagai sumber sejarah yang aktif dalam proses institusionalisasi kekuatan bersenjata Republik.