Polemik Aset Bank Sentral Rusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Diplomasi Pertahanan

Abstract

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, negara-negara G7 dan Uni Eropa membekukan sebagian besar cadangan devisa Rusia di luar negeri, termasuk aset Bank Sentral Rusia yang ter-“immobilised” terutama di yurisdiksi Eropa. Polemik utama muncul pada pertanyaan normatif dan operasional: apakah pembekuan dapat ditingkatkan menjadi penyitaan (confiscation) untuk membiayai pemulihan Ukraina; apakah tindakan tersebut kompatibel dengan imunitas negara dan imunitas eksekusi aset bank sentral; dan apakah Rusia (atau negara penerusnya) dapat mengajukan klaim ganti rugi jika pembekuan/penyitaan dipandang melawan hukum. Artikel ini menganalisis perdebatan tersebut melalui lensa hukum internasional publik: doktrin imunitas negara, rezim tanggung jawab negara (state responsibility), konsep countermeasures dan third-party countermeasures, serta desain mekanisme reparasi yang legitim. Dengan memadukan literatur akademik bereputasi dan perkembangan kebijakan terbaru di Eropa, artikel menunjukkan bahwa pembekuan jangka panjang dapat lebih mudah dibela secara legal sebagai tindakan non-forcible countermeasure dibanding penyitaan pokok aset (principal). Namun, penggunaan hasil/keuntungan (windfall profits/interest) dari aset yang dibekukan—sebagai bentuk pemanfaatan pendapatan, bukan peralihan kepemilikan pokok—muncul sebagai jalur kompromi yang secara politik lebih feasible dan secara hukum relatif lebih defensible, meski tetap memantik risiko preseden bagi tatanan moneter global. Artikel ditutup dengan implikasi bagi diplomasi pertahanan Indonesia dan negara Global South: kehati-hatian terhadap erosi imunitas aset moneter, kebutuhan strategi perlindungan cadangan devisa, serta pentingnya mendorong arsitektur reparasi berbasis due process multilateral.