Kepemimpinan Lapangan dan Strategi Batalyon sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan: Studi Efektivitas Operasi Pengamanan di Wilayah Rawan Perbatasan Papua

Abstract

Kajian tentang efektivitas satuan tempur di wilayah rawan lazim diposisikan sebagai persoalan manajemen internal organisasi militer. Artikel ini mengajukan pembacaan yang berbeda: bahwa keberhasilan tugas prajurit pada operasi pengamanan di daerah rawan turut menjadi prasyarat kredibilitas diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan Papua yang bersinggungan langsung dengan hubungan bilateral Indonesia–Papua Nugini. Penelitian ini menguji pengaruh gaya kepemimpinan lapangan (X1) dan strategi batalyon (X2) terhadap keberhasilan tugas prajurit (Y) pada operasi pengamanan di Kabupaten Sarmi, Papua, dengan pendekatan kuantitatif eksplanatori. Sampel penelitian sebanyak 222 prajurit ditentukan dari populasi ±500 personel menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan regresi linear sederhana dan berganda disertai uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tugas prajurit, dan secara simultan menjelaskan 56,3% variasinya. Temuan ini kemudian dibaca melalui lensa teori diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004; Cheyre, 2013): stabilitas operasional di tingkat batalyon menopang tiga fungsi diplomasi pertahanan sekaligus, yaitu penegakan kedaulatan sebagai prasyarat kepercayaan mitra, penyediaan lingkungan aman bagi kerja sama patroli perbatasan dengan Papua Nugini, dan pembentukan citra profesionalisme TNI AD yang mendukung posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pertahanan kawasan. Studi ini merekomendasikan agar pembinaan kepemimpinan lapangan dan strategi batalyon di wilayah perbatasan tidak hanya dipandang sebagai isu kesiapan tempur, tetapi diintegrasikan ke dalam perencanaan diplomasi pertahanan lintas-kementerian.