STRATEGI DIPLOMASI TENTARA NASIONAL INDONESIADALAM MENGHADAPI DAMPAK KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN UNTUK MENJAGA STABILITAS NASIONAL

Abstract

Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan salah satu tantangan utama dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap stabilitas nasional Indonesia. Keberadaan klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta maraknya pelanggaran wilayah di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menuntut respons strategis yang terintegrasi, termasuk melalui jalur diplomasi pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi dinamika konflik di Laut Cina Selatan serta kontribusinya terhadap stabilitas nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 8 (delapan) narasumber kunci dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan lembaga akademik, serta analisis dokumen resmi dan observasi kegiatan diplomasi TNI. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi TNI berperan penting dalam menjaga kepentingan nasional melalui kerja sama militer bilateral dan multilateral, partisipasi aktif dalam forum regional seperti ADMM dan WPNS, serta penguatan citra Indonesia sebagai middle power yang mendukung tatanan berbasis aturan (rules-based order). Diplomasi TNI juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan, mencegah eskalasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi konflik di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi TNI merupakan elemen krusial dalam strategi pertahanan Indonesia yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan berkontribusi langsung terhadap terciptanya stabilitas nasional. Ke depan, efektivitas diplomasi TNI perlu diperkuat melalui sinergi antarinstansi, modernisasi kemampuan personel, serta pemanfaatan forum kerja sama yang lebih responsif seperti format trilateral dan minilateral.