Konsepsi Pembentukan Satuan Kerja Pusat Pengadaan Tni Angkatan Udara dalam Menghadapi TantanganPada Era Society 5.0

Abstract

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai utama dalam pembinaan kekuatan matra udara yang mengandalkan Alutsista dan dukungan logistik untuk menjaga kedaulatan yuridiksi wilayah udara nasional.   Dukungan logistik tidak dapat dipisahkan dari proses pengadaan barang/jasa, dengan diawali proses perencanaan kebutuhan, penyediaan anggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga distribusi ke satuan pengguna. Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI AU, khususnya pada Satker Mabesau yang dibiayai APBN melalui DIPA Satker Mabesau diselenggarakan oleh Dinas Pengadaan TNI AU.   Saat ini, pengadaan barang/jasa di TNI AU belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor seperti rangkap jabatan, konsentrasi pejabat pelaksana UKPBJ dan PPK dalam satu hierarki dan kurangnya sentralisasi perencanaan kebutuhan serta penganggaran menimbulkan potensi intervensi dan konflik.   Hal tersebut menghambat tercapainya proses pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, terbuka, bersaing, efektif, dan akuntabel. Tuntutan pada Era Society 5.0 saat ini, menuntut integrasi teknologi dan humanisme untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.   Pembentukan Satker Pusat Pengadaan TNI AU (Pusadaau) diharapkan menjadi solusi fundamental dengan menyatukan perencanaan dan penganggaran, sehingga menciptakan sistem pengadaan barang/jasa yang modern dan sesuai regulasi dan diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa Satker Mabesau serta menjawab tantangan perkembangan zaman.