Desain Operasi Non-Kinetik Terpadu untuk Stabilitas Keamanan IKN Nusantara

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menandai transformasi geopolitik yang signifikan dengan implikasi strategis terhadap keamanan nasional Indonesia. Peralihan pusat pemerintahan ini membuka kerentanan baru terhadap berbagai bentuk ancaman asimetris, termasuk jaringan radikalisasi, propaganda siber, konflik berbasis identitas, kejahatan lintas batas, serta penetrasi intelijen oleh aktor transnasional. Artikel ini menganalisis desain kampanye militer non-kinetik dan strategi keamanan terpadu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut. Pendekatan penelitian studi kasus kualitatif digunakan dengan dukungan analisis kebijakan serta triangulasi data dari pemangku kepentingan militer, penegak hukum, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan ancaman asimetris yang efektif memerlukan integrasi jaringan informasi, fusi intelijen yang terkoordinasi, harmonisasi kerangka hukum, pencegahan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta operasi keamanan kognitif yang bersifat proaktif. Temuan penelitian juga mengungkap adanya tantangan yang persisten, antara lain fragmentasi kewenangan, tumpang tindih doktrin, kekosongan regulasi, khususnya belum hadirnya Undang-Undang Keamanan NKRI yang dirancang bersifat bertingkat dan adaptif, yaitu mengintegrasi semua keamanan yang mencakup keamanan dalam negeri/internal security, keamanan negara/state security, dan keamanan nasional/national security, serta ketidaksiapan sistem informasi dan siber secara merata. Studi ini memberikan kontribusi berupa model konseptual postur pertahanan non-kinetik terpadu yang berpusat pada pencegahan berbasis pengaruh, ketahanan sosial, dan sinergi kelembagaan. Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya penyusunan protokol komando bersama yang terstruktur, doktrin bersama kontra-radikalisasi, penguatan kapabilitas pengaruh digital, serta pembangunan ekosistem keamanan berbasis seluruh unsur bangsa (whole-of-society security) untuk menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan ibu kota baru