Peran Yonzipur 5/ABW dalam Memperkuat Ketahanan Wilayah melalui Program Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Indonesia–Malaysia

Abstract

Wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat merupakan kawasan strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar yang terbatas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan keamanan yang dapat memengaruhi ketahanan wilayah. Dalam konteks ini, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) melalui Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, kendala, dan strategi Yonzipur 5/ABW dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yonzipur 5/ABW berperan melalui pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bantuan rumah layak huni, serta kegiatan nonfisik berupa pembinaan teritorial dan pemberdayaan masyarakat. Kendala utama meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, dan adaptasi tugas operasional. Strategi yang diterapkan menekankan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, dan pendekatan teritorial berbasis kesejahteraan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Keterlibatan Yonzipur 5/ABW berkontribusi dalam memperkuat ketahanan wilayah dan mendukung pertahanan negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disarankan adanya peningkatan dukungan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan alokasi sumber daya guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan.