Strategi Kodim 0418/Palembang dalam Mencegah Radikalisme Melalui Pembinaan Komunikasi Sosial

Abstract

Radikalisme di Indonesia merupakan ancaman serius yang berdampak pada stabilitas nasional, keamanan masyarakat, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Komando Distrik Militer 0418/Palembang menjadi salah satu bagian dari kekuatan TNI AD yang berperan sebagai pertahanan untuk mencegah ancaman radikalisme di wilayah Palembang. Tujuan penelitian ini, menganalisa situasi dan kondisi perkembangan radikalisme, kendala yang dihadapi dan menemukan strategi Kodim 0418/Palembang dalam mencegah radikalisme melalui pembinaan Komunikasi Sosial. Penelitian menggunakan metode observasi dan studi kepustakaan. Observasi dan Pustaka ini dilakukan untuk mengamati secara nyata aktivitas, interaksi serta implementasi program yang berkaitan dengan pembinaan Komunikasi Sosial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi Kodim 0418/Palembang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman radikalisme melalui upaya-upaya pencegahan di wilayah Palembang. Adapun dalam pelaksanaannya, Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama TNI AD adalah pembinaan teritorial (Binter), yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya di dalam penerapan sistem pertahanan semesta salah satunya adalah melaui Pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos). Pembinaan Komunikasi Sosial memiliki tujuan untuk mewujudkan kekuatan teritorial yang tangguh dan mencegah masuknya paham radikalisme di wilayah Palembang. Selanjutnya, pembinaan komunikasi sosial dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nilai nasionalisme agar  masyarakat daya tangkal terhadap paham radikalisme di lingkungannya. Adapun untuk peningkatan pembinaan komunikasi sosial, Kodim 0418/Palembang meningkatkan kemampuan sumber Daya Manusia  melalui pendidikan, latihan dan kursus intelijen. Implementasi regulasi kegiatan dengan jam komandan, membuat SOP/Protap bersama dan kerjasama instansi lain. Sarana pendukung kegiatan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya satuan dan penganggaran kegiatan